Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan kenaikan upah minimum nasional menjadi RM 2.000 per bulan atau sekitar Rp 8,75 juta. Rencana itu dimasukkan dalam Anggaran 2027, sebagai bagian dari reformasi upah Pemerintah Madani. Saat ini, upah minimum yang disebut dalam pengumuman tersebut sebesar RM 1.700 atau sekitar Rp 7,44 juta.
Pengumuman itu disampaikan Anwar melalui akun Instagram pribadinya, @anwaribrahim_my, pada Sabtu (10/10/2026). Pemerintah juga menetapkan standar upah berbeda bagi kelompok pekerja tertentu, termasuk pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi.
Rincian usulan upah minimum Malaysia
Dalam rencana tersebut, pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi akan menerima upah minimum RM 2.500 per bulan, setara sekitar Rp 10,94 juta. Sementara itu, standar upah di perusahaan investasi dan perusahaan yang terkait dengan pemerintah ditetapkan lebih tinggi.
Upah di Government-Linked Investment Company (GLIC) dan Government-Linked Company (GLC) direncanakan naik menjadi RM 3.400 per bulan, atau sekitar Rp 14,88 juta. Dengan demikian, skema yang diumumkan tidak hanya mencantumkan satu angka upah minimum nasional, tetapi juga menetapkan besaran tersendiri untuk sejumlah kelompok pekerja dan perusahaan.
Nilai rupiah dalam pengumuman dihitung menggunakan kurs Rp 4.378 per ringgit Malaysia. Berdasarkan kurs itu, kenaikan upah minimum nasional dari RM 1.700 menjadi RM 2.000 setara dengan peningkatan sekitar Rp 1,31 juta per bulan.
Anwar menyebut Anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan warga. “Anggaran 2027 yang saya persembahkan hari ini adalah langkah penting dalam upaya berkelanjutan pemerintah MADANI untuk meningkatkan martabat setiap warga Malaysia, dengan aspirasi untuk mencapai langit dan menanamkan akar di bumi,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Anggaran bantuan dan subsidi ikut disiapkan
Di luar kebijakan upah, Pemerintah Madani mengalokasikan lebih dari RM 80 miliar untuk subsidi dan bantuan kerakyatan. Anggaran itu mencakup subsidi bahan bakar sebesar RM 40 miliar serta RM 3,3 miliar untuk bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).
Pemerintah juga menetapkan anggaran RM 16 miliar untuk Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA). Penerima STR disebut akan memperoleh RM 150 setiap bulan, dengan nilai total RM 1.800 atau sekitar Rp 7,88 juta dalam setahun.
Untuk SARA, bantuan RM 200 disiapkan bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Penyalurannya dibagi dalam dua tahap: RM 100 menjelang Idul Fitri dan RM 100 lainnya untuk memperingati 70 tahun kemerdekaan Malaysia.
Anwar mengatakan upaya mengendalikan tekanan biaya hidup juga mencakup peningkatan upah minimum dan langkah untuk memastikan mahasiswa menerima upah yang layak. Ia menyebut kebijakan itu berjalan bersama berbagai inisiatif dan reformasi lain dalam anggaran.
Rencana masuk Anggaran 2027
Pengumuman tersebut menempatkan kenaikan upah sebagai salah satu bagian dari paket kebijakan ekonomi dan bantuan sosial Malaysia. Namun, informasi yang disampaikan dalam pengumuman itu belum merinci tanggal mulai berlakunya angka upah baru. Besaran yang disebutkan merupakan rencana dalam Anggaran 2027.
Karena itu, rincian penerapan kebijakan menjadi hal yang akan diperhatikan setelah anggaran diumumkan. Termasuk di dalamnya, bagaimana standar upah untuk pekerja semiterampil, lulusan perguruan tinggi, serta perusahaan terkait pemerintah dijalankan.
Dalam penutup pesannya, Anwar menyatakan pemerintah akan terus bekerja untuk memperkuat ekonomi dan memastikan kemakmuran dibagikan secara adil kepada warga. Pelaksanaan rencana kenaikan upah dan penyaluran bantuan akan menjadi tahap berikutnya yang menentukan dampak kebijakan tersebut terhadap pekerja dan rumah tangga di Malaysia.
