Sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Temuan Parameter Politik Indonesia (PPI) itu berasal dari survei yang dilakukan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026, menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.
Survei yang dipaparkan Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno pada Minggu, 18 Oktober 2026, juga mencatat 32,5 persen responden tidak puas. Sementara itu, 2,1 persen memilih tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu. Angka tersebut menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintah secara umum pada periode pengumpulan data.
Rincian kepuasan terhadap pemerintah
Di antara responden yang memberikan penilaian positif, 58,6 persen menyatakan puas dan 6,8 persen menyebut sangat puas. Pada kelompok yang tidak puas, 25,7 persen menyatakan tidak puas dan 6,8 persen lainnya sangat tidak puas. Jika kedua kategori ketidakpuasan itu dijumlahkan, angkanya mencapai 32,5 persen.
Perolehan tersebut memperlihatkan bahwa jawaban puas menjadi pilihan mayoritas responden. Namun, angka agregat itu tetap perlu dibaca bersama rincian kategori dan metode penelitian. Survei merekam pendapat orang-orang yang diwawancarai dalam rentang waktu tertentu, bukan penilaian setiap warga secara individual.
PPI melakukan wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.
Cakupan responden dari seluruh provinsi serta pemilihan sampel secara bertahap menjadi bagian dari rancangan survei tersebut. Margin of error menunjukkan adanya rentang ketidakpastian dalam membaca hasil, sehingga angka persentase tidak sepatutnya diperlakukan sebagai ukuran yang sepenuhnya pasti. Data ini juga merujuk pada periode survei, bukan kondisi di luar waktu pengumpulan tersebut.
Bansos menjadi alasan kepuasan terbanyak
PPI turut memetakan alasan yang mendasari penilaian positif responden. Bantuan sosial yang dinilai semakin banyak menjadi alasan terbanyak, dengan persentase 16,7 persen. Berikutnya, 10,3 persen responden menyoroti penegakan hukum terhadap koruptor.
Program Sekolah Rakyat disebut oleh 9,8 persen responden, sedangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan bagi 8,5 persen. Rincian ini menunjukkan sejumlah kebijakan dan aspek pemerintahan yang muncul dalam jawaban responden saat menjelaskan penilaian mereka.
Angka-angka itu merupakan bagian dari pemetaan alasan kepuasan dalam survei. Data yang tersedia tidak merinci penilaian responden terhadap seluruh kebijakan pemerintah ataupun menjelaskan secara terpisah bagaimana setiap alasan berhubungan dengan pilihan puas dan sangat puas. Karena itu, hasil tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran hal-hal yang disebut oleh responden, bukan evaluasi menyeluruh atas dampak setiap program.
Penilaian terhadap Presiden diukur terpisah
Survei yang sama juga mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo secara khusus. PPI mencatat tingkat kepuasan sebesar 65,2 persen, sedikit berbeda dari angka kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum yang mencapai 65,4 persen.
Untuk penilaian terhadap Presiden, 62,3 persen responden menyatakan puas dan 2,9 persen sangat puas. Sebaliknya, 19,4 persen menyatakan tidak puas dan 8,7 persen sangat tidak puas. Sebanyak 6,7 persen lainnya tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.
Perbedaan indikator ini penting: penilaian terhadap pemerintah sebagai keseluruhan tidak sama dengan penilaian terhadap Presiden secara personal. Meski angkanya berdekatan, keduanya mengukur objek yang berbeda. Hasil survei karena itu tidak seharusnya disatukan menjadi satu angka tanpa memperhatikan pertanyaan yang diajukan.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, survei PPI memberi potret persepsi publik yang dihimpun pada akhir September hingga awal Oktober 2026. Pembacaan yang utuh perlu mempertimbangkan waktu survei, jumlah dan sebaran responden, margin of error, serta perbedaan indikator. Survei berikutnya dapat memberi gambaran apakah penilaian publik bertahan atau berubah seiring perkembangan kebijakan dan pelaksanaannya.
