Isu pergantian Panglima TNI kembali menguat setelah beredar kabar Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Jenderal Agus Subiyanto telah masuk ke DPR. Namun, hingga Kamis, 8 Oktober 2026, pemerintah memastikan belum mengirimkan surat tersebut. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ikut disebut dalam bursa calon pengganti Agus.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan kepastian itu saat ditanya wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta. “Belum, belum ada sampai sekarang,” kata Bambang. Ia menegaskan pemerintah belum mengirimkan Surpres terkait pergantian Panglima TNI kepada DPR.
Dengan demikian, kabar bahwa proses penggantian akan segera dimulai belum menjadi proses resmi. Jabatan Panglima TNI masih dipegang Agus Subiyanto, sementara belum ada informasi dari pemerintah mengenai waktu pengiriman Surpres ataupun sosok yang akan diajukan sebagai calon penggantinya.
Kabar Surpres masuk DPR belum terkonfirmasi
Sehari sebelumnya, Rabu, 7 Oktober, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan parlemen belum menerima Surpres. Dasco mengatakan banyak pihak menanyakan isu tersebut dalam beberapa hari terakhir, tetapi ia menyampaikan bahwa surat itu belum diterima DPR.
“Pada hari ini, saya sampaikan bahwa DPR belum menerima surpres tentang pergantian Panglima TNI,” ujar Dasco.
Di tengah pernyataan itu, sejumlah anggota DPR dikabarkan membenarkan informasi bahwa Surpres Presiden Prabowo Subianto sudah masuk. Seorang anggota DPR yang dikutip Kompas pada Rabu malam bahkan menyebut, “Surpres sudah jalan malam ini.” Namun, kabar tersebut tidak sejalan dengan keterangan Dasco dan penegasan pemerintah pada Kamis bahwa surat belum dikirim.
Sempat pula beredar informasi bahwa wartawan diminta berkumpul pada Kamis pagi sebelum Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang DPR. Meski begitu, agenda penetapan Panglima TNI baru tidak tercantum dalam jadwal rapat paripurna yang beredar. Hingga keterangan Bambang disampaikan, belum ada dasar resmi untuk memulai pengajuan calon ke DPR.
Maruli disebut sebagai salah satu kandidat
Nama Maruli Simanjuntak muncul di tengah spekulasi pergantian tersebut. Saat ditanya mengenai peluang menjadi calon Panglima TNI di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, Maruli tidak membantah namanya masuk dalam bursa. Ia menilai kepala staf dari seluruh matra memiliki peluang yang sama.
“Ya, enggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf, kan, calon,” kata Maruli.
Maruli juga tertawa ketika ditanya apakah telah menyiapkan diri untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Jawabannya disampaikan sambil berkelakar, tanpa memastikan adanya proses pencalonan. Sampai saat ini, pemerintah belum menyebut nama yang akan diajukan sebagai pengganti Agus.
Maruli merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dan banyak menjalani karier di lingkungan pasukan khusus. Ia pernah bertugas sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra, Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus, serta memimpin Batalyon 21 Grup 2 Kopassus dan Sekolah Komando Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus.
Kariernya kemudian berlanjut ke sejumlah jabatan strategis, antara lain Komandan Grup A Paspampres, Komandan Korem 074/Warastratama, Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro, Komandan Paspampres, Panglima Kodam IX/Udayana, dan Panglima Kostrad. Pada November 2023, ia menjabat sebagai KSAD.
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI?
Pengangkatan Panglima TNI tidak dimulai hanya dengan beredarnya nama kandidat. Presiden perlu mengajukan calon melalui Surpres kepada DPR. Setelah itu, calon menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR. Jika disetujui, nama tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan parlemen sebelum dilantik Presiden.
Perhatian terhadap isu pergantian ini meningkat setelah pergantian Kapolri berlangsung cepat pada pekan sebelumnya. Jenderal Listyo Sigit Prabowo digantikan Jenderal Suyudi Ario Seto; DPR memberi persetujuan setelah uji kelayakan dan kepatutan, lalu Presiden melantik Kapolri baru pada hari yang sama. Namun, kemiripan mekanisme tidak memastikan pergantian Panglima TNI sedang berlangsung.
Dasco menyatakan informasi yang ia terima saat itu menunjukkan Presiden belum akan mengganti Panglima TNI. Ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan ratusan perwira tinggi TNI dan Polri ke Istana pada 7 Oktober merupakan agenda pembekalan, bukan tanda proses pergantian. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan Presiden dan penyampaian resmi Surpres kepada DPR.
