Pemerintah Malaysia melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan aplikasi navigasi Waze saat menjalankan tugas resmi mulai 21 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah mengkhawatirkan keamanan data lokasi dan kemungkinan informasi pergerakan pengguna disalahgunakan.
Keputusan itu ditetapkan dalam rapat Komite Keamanan Siber Nasional (JKSN) pada 20 Oktober 2026, yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekretaris Utama Pemerintah Malaysia, Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, kemudian menginstruksikan kementerian, departemen, dan lembaga pemerintah untuk menerapkan larangan tersebut.
Pembatasan berlaku bagi pegawai negeri ketika menjalankan tugas resmi, bukan larangan menyeluruh untuk masyarakat. Pemerintah juga menganjurkan ASN menghapus Waze dari perangkat pribadi guna mengurangi potensi pengumpulan data lokasi di luar jam kerja.
Alasan Malaysia mengkhawatirkan keamanan data Waze
Perhatian pemerintah Malaysia tertuju pada Waze Mobile Ltd, perusahaan pengembang aplikasi navigasi tersebut. Perusahaan itu didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Israel. Ketentuan penggunaan Waze juga menyebutkan bahwa sengketa terkait layanan tunduk pada yurisdiksi hukum Israel.
Informasi yang dapat dikumpulkan Waze mencakup lokasi GPS, rute perjalanan, alamat IP, serta data perangkat. Menurut pemerintah, data semacam itu, jika dihimpun dan dianalisis berulang kali, berpotensi menunjukkan pola aktivitas dan pergerakan pengguna.
Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian khusus ketika aplikasi digunakan dalam kegiatan kedinasan. Data lokasi yang berkaitan dengan perjalanan pegawai pemerintah dinilai dapat bersinggungan dengan informasi sensitif. Pemerintah menyebut perlindungan informasi sebagai alasan pencegahan, bukan sebagai tanggapan atas penyalahgunaan yang sudah terbukti.
Malaysia mengakui belum memiliki bukti bahwa Waze telah menganalisis data penggunanya dengan cara yang dikhawatirkan. Karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat disamakan dengan kesimpulan bahwa aplikasi telah membocorkan atau menyalahgunakan informasi pemerintah.
Waze membantah tuduhan terkait data sensitif
Waze, aplikasi yang berasal dari Israel dan diakuisisi Google pada 2013, membantah tuduhan bahwa layanannya mengumpulkan informasi sensitif pemerintah atau membuka peluang bagi pihak lain untuk mengeksploitasi data pribadi pengguna.
Juru bicara Waze menyampaikan bahwa perusahaan menerapkan perlindungan terhadap informasi pengguna. “Waze beroperasi berdasarkan kebijakan privasi ketat yang melindungi data pengguna dan mematuhi standar perlindungan data global,” kata juru bicara tersebut kepada Reuters.
Dengan demikian, kebijakan Malaysia muncul di tengah perbedaan penekanan: pemerintah menilai ada risiko yang perlu diantisipasi, sedangkan Waze menyatakan perlindungan dan kepatuhan terhadap standar privasi menjadi bagian dari operasionalnya. Pemerintah mengambil langkah pembatasan tanpa menyatakan telah menemukan bukti penyalahgunaan data.
TuJu dan PINTAZ jadi alternatif navigasi lokal
Sebagai pengganti untuk keperluan resmi, Anwar mendorong pegawai pemerintah menggunakan TuJu, aplikasi navigasi lokal yang dikembangkan Otoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) bersama Prosignal Consortium Sdn Bhd. TuJu diluncurkan pada 26 November 2025 dan tersedia untuk perangkat Android serta iPhone.
Fitur TuJu meliputi pencarian rute, informasi jarak perjalanan, perkiraan waktu tiba atau estimated time of arrival (ETA), serta pembaruan lalu lintas secara langsung. Aplikasi itu juga menyediakan informasi tarif tol, lokasi tempat istirahat, kamera CCTV lalu lintas, dan layanan bantuan darurat di jalan raya.
Pemerintah Malaysia turut mencantumkan PINTAZ sebagai alternatif navigasi lokal. Namun, rincian fitur aplikasi tersebut tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. Penggunaan alternatif lokal ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan perjalanan kedinasan, bukan untuk membatasi pilihan aplikasi masyarakat.
Bagi warga umum, Waze tetap dapat digunakan. Pemerintah hanya menganjurkan masyarakat mempertimbangkan keamanan data pribadi ketika memilih aplikasi navigasi. Sementara bagi instansi pemerintah, kebijakan ini menempatkan pengelolaan data perjalanan sebagai bagian dari perhatian keamanan siber yang perlu terus dievaluasi.
