Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat peran Puskesmas dan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) menyusul kenaikan kasus demam berdarah dengue (DBD) di sejumlah daerah. Ia menilai pencegahan perlu dilakukan hingga tingkat rumah tangga, terutama saat perubahan cuaca dapat mendukung perkembangbiakan nyamuk.
“Perubahan iklim dan fenomena cuaca, termasuk kemarau panjang dan pancaroba, dapat menyebabkan berkembangbiaknya jentik nyamuk. Upaya pencegahan harus dimaksimalkan, termasuk di lingkungan terkecil di setiap rumah tangga,” kata Puan pada Senin (19/10).
Kasus DBD dilaporkan meningkat, antara lain, di DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Warga juga menyampaikan keluhan mengenai banyaknya nyamuk selama musim kemarau. Puan meminta upaya pengendalian tidak hanya berfokus pada penanganan pasien, tetapi juga menelusuri sumber risiko penularan di lingkungan.
Pemetaan kasus DBD perlu sampai tingkat lingkungan
Data yang dikutip dalam laporan menunjukkan, Jakarta Selatan mencatat 1.314 kasus DBD hingga September 2026. Sementara itu, angka yang disebutkan untuk wilayah tersebut hingga Agustus mencapai 1.591 kasus. Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2026 tentang pencegahan DBD melalui sinergi lintas sektor dan integrasi data dalam gerakan pemberantasan sarang nyamuk.
Di Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat 2.250 kasus selama Januari-September 2026. Adapun di Tulungagung, Jawa Timur, terdapat 315 kasus dalam sembilan bulan terakhir; dua di antaranya berujung kematian.
Menanggapi kondisi tersebut, Puan meminta Kementerian Kesehatan memetakan persebaran DBD secara menyeluruh. Peta itu, menurut dia, dapat menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan pencegahan maupun pelayanan kesehatan.
Ia juga mendorong pemetaan penularan dilakukan hingga tingkat kelurahan dan lingkungan, terutama menjelang musim hujan. Data laporan kasus perlu dihubungkan dengan hasil pemeriksaan jentik serta kondisi tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dengan begitu, penanganan dapat diarahkan pada sumber risiko yang ditemukan.
Puan menekankan pentingnya alur tindak lanjut yang jelas setelah warga melaporkan kasus atau temuan jentik. Masyarakat perlu mengetahui pihak yang dapat dihubungi dan tindakan yang akan dilakukan, sementara petugas dapat memakai laporan tersebut untuk mengenali lingkungan yang memerlukan penanganan.
Puskesmas dan kader Jumantik jadi ujung tombak edukasi
Di tingkat daerah, Puan meminta program pencegahan DBD digencarkan melalui sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat. Ia menilai Puskesmas dan kader Jumantik memiliki peran penting untuk membantu warga mencegah jentik berkembang, dengan dukungan pelatihan, sarana, serta tindak lanjut atas temuan di lapangan.
Pemeriksaan lingkungan, kata Puan, perlu menjangkau rumah, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum sesuai hasil penilaian risiko. Temuan tempat perkembangbiakan nyamuk juga harus diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat diselesaikan.
Upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M Plus tetap perlu dilakukan secara rutin dan serentak. Gerakan ini mencakup menguras dan menyikat tempat penampungan air, menutup rapat wadah penampung air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas yang berpotensi menampung air hujan.
Langkah “Plus” dapat berupa penggunaan losion antinyamuk, pemasangan kelambu, pemeliharaan ikan pemakan jentik, serta pengasapan atau fogging jika diperlukan. Puan mengingatkan, fogging perlu dilakukan berdasarkan penilaian petugas kesehatan dan kebutuhan pengendalian. Pengasapan tidak menggantikan pemeriksaan jentik dan penanganan tempat perkembangbiakannya.
Pencegahan DBD harus diikuti kesiapan layanan kesehatan
Puan menyebut upaya menekan angka kematian akibat DBD tetap perlu menjadi perhatian, meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia dapat menurunkan angka Case Fatality Rate (CFR). Pengendalian penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, menurut dia, harus dijaga secara konsisten.
Pemerintah juga diminta memastikan warga memperoleh informasi tentang gejala DBD, tanda bahaya, dan tempat pemeriksaan. Puskesmas dan rumah sakit perlu memiliki koordinasi rujukan yang dapat digunakan ketika pasien membutuhkan penanganan lanjutan.
Evaluasi, menurut Puan, sebaiknya tidak hanya melihat perkembangan jumlah kasus. Kecepatan menindaklanjuti laporan dan penyelesaian sumber risiko di lingkungan juga perlu dipantau. Penguatan Puskesmas, kader Jumantik, dan keterlibatan warga diharapkan menjaga pencegahan tetap berjalan sebelum kasus kembali meningkat.
