Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan pernah berselisih dengan seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Medan saat ia masih menjabat Wali Kota. Menurut Bobby, perselisihan itu berawal dari permintaan uang sebesar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta kepada sejumlah kepala sekolah.
Bobby menyampaikan cerita tersebut dalam peluncuran program Jaksa Sahabat Pendidik di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (6/10/2026). Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin hadir dalam acara itu. Bobby tidak menyebut nama Kajari yang dimaksud maupun tahun kejadian.
Bobby mengaku keberatan dengan permintaan uang
Dalam sambutannya, Bobby lebih dulu menyinggung kekhawatiran kepala sekolah terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang namanya dinilai mirip dengan lembaga penegak hukum. Menurut dia, kepala sekolah yang bekerja dengan benar seharusnya tidak perlu takut. Namun, mereka bisa merasa gentar terhadap pihak yang diduga berada di belakang LSM tersebut.
“Kalau yang benar dan yang mau menjalankan dengan benar, ini bukan takut sama LSM-nya, Pak, tapi takut sama yang bekingi LSM-nya,” kata Bobby kepada Muhibuddin.
Dari persoalan itu, Bobby kemudian mengingat pengalamannya ketika masih memimpin Kota Medan. Ia menyebut pernah “berantem” dengan salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yakni seorang Kajari. Perselisihan itu, menurut penuturannya, berkaitan dengan permintaan uang kepada kepala sekolah.
Bobby mengatakan, saat itu ia menerima laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Seorang Kajari disebut meminta uang kepada kepala sekolah dengan nilai Rp 5 juta dan Rp 10 juta. Bobby tidak merinci berapa orang yang dimintai uang atau berapa jumlah keseluruhan yang diminta.
Permintaan disebut batal setelah Bobby menelepon
Ketika kejadian berlangsung, Bobby mengaku hendak bertemu dengan Kajati Sumut. Pemerintah Kota Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga memiliki kegiatan pada hari yang sama. Setelah menerima laporan dari Kepala Dinas Pendidikan, Bobby mengatakan dirinya menelepon Kajari tersebut.
Dalam percakapan yang ia ceritakan di hadapan Muhibuddin, Bobby meminta agar uang tidak dibebankan kepada kepala sekolah. Ia bahkan menyampaikan bahwa uang itu bisa diminta kepadanya, dengan syarat diserahkan di depan Kajati Sumut. Pernyataan tersebut disampaikan Bobby sebagai cara untuk menghentikan permintaan kepada para kepala sekolah.
“Kalau kayak gitu, Pak Kajari, nanti yang uang kepala sekolah ini enggak usah dari kepala sekolah, dari saya saja. Tapi kalau boleh, Pak, nanti saya serahkan di depan Pak Kajati,” ujar Bobby, menirukan percakapannya saat itu.
Menurut Bobby, setelah telepon tersebut, permintaan uang kepada kepala sekolah akhirnya dibatalkan. Namun ia mengatakan langkah itu membawa konsekuensi pada hubungan pemerintah kota dengan Kajari yang bersangkutan. Hubungan mereka, tuturnya, menjadi agak renggang.
Bobby sengaja tidak mengungkap identitas Kajari tersebut. Ia juga menegaskan tidak akan menyebut apakah pejabat yang dimaksud berasal dari Kejari Medan atau Kejari Belawan, serta tidak menyebut tahun peristiwa itu terjadi. Karena itu, cerita dalam acara tersebut tetap merupakan penuturan Bobby dan tidak disertai rincian lebih lanjut mengenai pihak yang disebut.
Jaksa Sahabat Pendidik untuk ruang konsultasi
Pengalaman itu disampaikan Bobby dalam acara peluncuran Jaksa Sahabat Pendidik, program yang menurut pemberitaan terkait ditujukan untuk mencegah penyimpangan anggaran sekolah. Program ini juga memberi ruang konsultasi hukum bagi pendidik, termasuk guru di Mandailing Natal. Kehadiran Kajati Sumut dalam peluncuran menjadi konteks bagi Bobby untuk menyampaikan pentingnya rasa aman bagi kepala sekolah dan guru ketika menjalankan tugas.
Ruang konsultasi hukum dapat menjadi saluran bagi tenaga pendidik untuk mencari arahan saat menghadapi persoalan terkait pekerjaan maupun pengelolaan sekolah. Namun, penjelasan tentang mekanisme layanan, cakupan pendampingan, dan cara mengaksesnya tidak dirinci dalam keterangan Bobby yang tersedia.
Pesan yang ia tekankan dalam sambutannya adalah agar kepala sekolah yang bekerja sesuai aturan tidak merasa terintimidasi. Cerita mengenai dugaan permintaan uang itu sekaligus menunjukkan ketegangan yang, menurut Bobby, pernah terjadi antara pemerintah kota dan aparat penegak hukum di Medan.
Ke depan, efektivitas Jaksa Sahabat Pendidik akan bergantung pada seberapa mudah para pendidik mengakses konsultasi dan memperoleh kejelasan saat menghadapi persoalan. Bagi sekolah, kepastian prosedur dan rasa aman dalam mengelola anggaran menjadi bagian penting agar kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa tekanan yang tidak semestinya.
