Perjalanan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan Prabowo Subianto diwarnai pergantian empat kepala. Mereka adalah Syamsul Maarif, Willem Rampangilei, Doni Monardo, dan Suharyanto. Doni, yang pernah menjabat Danjen Kopassus, menjadi nama ketiga dalam urutan tersebut.
Daftar ini merangkum pergantian pimpinan BNPB sejak lembaga itu berdiri pada 2008. Perubahan terjadi seiring bergantinya pemerintahan, meski pergantian presiden tidak selalu diikuti pergantian kepala badan. Suharyanto, yang mulai memimpin pada 2021, masih berada di posisi tersebut ketika Prabowo menjabat sebagai presiden.
Syamsul Maarif memimpin pada awal era BNPB
Syamsul Maarif menjadi kepala BNPB pertama setelah lembaga tersebut dibentuk pada 2008, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia memimpin hingga 2015. Masa kepemimpinannya menandai tahap awal BNPB sebagai lembaga nasional yang menangani urusan penanggulangan bencana.
Keberadaan badan khusus di tingkat nasional menempatkan koordinasi penanganan bencana dalam satu lembaga. Dalam pelaksanaan tugasnya, BNPB berhubungan dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Karena itu, pimpinan badan memiliki peran penting dalam mengarahkan kerja kelembagaan dan koordinasi tersebut.
Syamsul kemudian digantikan Willem Rampangilei pada 2015. Pergantian ini menjadi peralihan kepemimpinan pertama setelah BNPB beroperasi selama beberapa tahun. Willem memimpin lembaga tersebut hingga 2019, melewati akhir pemerintahan SBY dan awal masa pemerintahan Joko Widodo.
Willem Rampangilei memimpin hingga 2019
Willem menjabat kepala BNPB selama sekitar empat tahun. Namanya menjadi bagian dari rangkaian pimpinan yang meneruskan pengelolaan lembaga setelah masa awal pembentukannya. Pada 2019, posisi tersebut kembali berganti dan diisi Doni Monardo.
Periode Willem menunjukkan bahwa kepemimpinan BNPB dapat berlanjut melintasi pergantian pemerintahan. Ia memulai masa jabatan pada era SBY dan tetap memimpin ketika pemerintahan beralih kepada Joko Widodo. Setelah itu, Doni ditunjuk sebagai kepala BNPB berikutnya.
Doni Monardo, mantan Danjen Kopassus, menjadi kepala ketiga
Doni Monardo memimpin BNPB mulai 2019 hingga 2021. Ia dikenal sebagai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus). Latar belakang tersebut membuat Doni menjadi sosok yang menonjol dalam daftar kepala BNPB sejak era SBY hingga Prabowo.
Dalam urutan kepemimpinan, Doni adalah kepala BNPB ketiga. Masa tugasnya berlangsung pada periode pemerintahan Joko Widodo, sebelum kemudian digantikan Suharyanto pada 2021. Pergantian ini meneruskan pola peralihan pimpinan yang telah terjadi sejak BNPB mulai beroperasi.
Jabatan kepala BNPB berkaitan dengan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional. Tantangan yang dihadapi lembaga dapat berubah dari waktu ke waktu, sementara kebutuhan akan koordinasi lintas pihak tetap menjadi bagian penting dari tugasnya. Namun, daftar nama dan masa jabatan saja tidak cukup untuk mengukur capaian masing-masing pimpinan; penilaian tersebut membutuhkan data dan konteks yang lebih lengkap.
Suharyanto memimpin hingga pemerintahan Prabowo
Suharyanto mulai menjabat kepala BNPB pada 2021, menggantikan Doni Monardo. Ia menjadi nama keempat dalam daftar sejak lembaga itu berdiri. Masa kepemimpinannya berlanjut hingga pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga pergantian presiden pada 2024 tidak langsung mengubah susunan pimpinan badan.
Dengan demikian, rangkaian kepala BNPB sejak era SBY hingga Prabowo terdiri atas Syamsul Maarif pada 2008–2015, Willem Rampangilei pada 2015–2019, Doni Monardo pada 2019–2021, dan Suharyanto sejak 2021. Urutan itu memperlihatkan bahwa setiap kepala memimpin dalam periode yang berbeda, dengan Suharyanto menjadi sosok yang melanjutkan tugas ke masa pemerintahan Prabowo.
Ke depan, kesinambungan kepemimpinan dan koordinasi antarlembaga akan tetap menjadi perhatian dalam kerja BNPB. Catatan masa jabatan para kepala badan memberi gambaran tentang perjalanan institusi, sementara evaluasi atas kebijakan dan penanganan bencana perlu dilihat berdasarkan peristiwa serta data yang menyertainya.
